Implementasi e-Government (e-Gov) didefinisikan sebagai  upaya untuk mengembangkan kepemerintahan berbasis elektronik yang diawali dengan penataan sistem manajeman dan proses kerja di lingkungan pemerintah melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Mengacu pada Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang ’Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan’ e-Government, tiap Gubernur dan Bupati/Walikota diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional. Kabupaten Sragen sebagai kabupaten pelopor aplikasi ’on line system’ hingga ke seluruh desa dan  telah menerapkan e-Gov secara sustainable sebagai perwujudanpengembangan manajemen organisasi jaringan untuk memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. Adapun tujuan dibangunnya e-Gov antara lain:

• pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat;
• pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha;
• pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik;
• pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

Sejalan dengan deskripsi tersebut, Senin (11/1), sebanyak 40 mahasiswa S2 Sosiologi FISIPOL UGM dan 7 orang perwakilan dari Master of Science Programme MICD (Management of Infrastructure and Community Development) UGM melakukan kunjungan ke pemkab Sragen karena bumi Sukowati dinilai sebagai daerah yang berhasil melaksanakan e-government. Kuliah Lapangan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan wawasan dan menambah pengalaman lapangan mahasiswa ini mengambil sample BPT (Badan Perijinan Terpadu) Sragen sehubungan dengan inovasi mekanisme ‘perijinan on line’ yang telah dijalankan. Penerapan e-Gov dalam bidang pelayanan publik adalah hal yang signifikan karena dengan pemberian layanan yang lebih baik pada masyarakat dimana informasi dari pemerintah dapat diakses  24 jam sehari, 7 hari  dan dapat diperoleh tanpa harus datang secara fisik ke kantor pemerintah. Perijinan on-line memudahkan masyarakat untuk melakukan proses tracking document secara mandiri melalui internet. Melalui sistem inilah masyarakat dapat mengecek sejauh mana dokumen mereka telah diproses tanpa harus datang ke kantor BPT.

Rombongan mahasiswa yang didampingi oleh 3 dosen pembimbing yakni Prof. Dr. Sunyoto Usman, M.A., Ir. Arif Wismadi, M.Sc., dan Dr. John Soeprihanto, M.I.M diterima oleh Tugiyono, SH (sekretaris BPT) di ruang meeting BPT. Setelah sesi perkenalan, Tugiyono mulai mempresentasikan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan One Stop Service(OSS) mulai dari sejarah berdirinya pelayanan terpadu satu pintu, komitmen kepala daerah, hubungan dengan dinas teknis, manajemen SDM, aplikasi ICT, serta dampak keberhasilan OSS bagi masyarakat dan PAD. Kunci fundamental dari berdirinya OSS Sragen adalah untuk mengembalikan hak-hak dasar masyarakat. Sejalan dengan proses keberhasilan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sudah selayaknya masyarakat mendapatkan apa yang menjadi hak mereka; seperti mendapat pelayanan dengan baik, memanfaatkan fasilitas publik yang berfungsi dengan semestinya, menikmati ruangan tunggu yang sejuk dan nyaman, serta diciptakan iklim investasi/ usaha yang kondusif.

Setelah menerima pemaparan dari sekretaris BPT, rombongan yang telah dibagi menjadi beberapa kelompok ini pun mengunjungi loket-loket untuk melakukan interview dengan staff BPT. Tak ketinggalan, dua orang dosen pendamping pun turut mencoba proses pembuatan KTP “2 menit selesai”.  ‘Wah.., cepat juga ya prosesnya”, komentar beberapa peserta rombongan sambil tersenyum sumringah.